Selama ini hubungan dari sisi geopolitik, kedua negara telah mengalami pasang surutnya. Bara konflik kedua negara sebenarnya tidak pernah benar-benar padam sejak dikumandangkannya slogan “Ganyang Malaysia” oleh Presiden Soekarno pada 1960-an.
Dimulai dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berawal dari perang mengenai Kalimantan Utara antara kedua negara pada 1962-1966. Perang ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada 1961.
Keinginan itu ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap Malaysia sebagai “boneka” Inggris dan kekuatan barat. TNI sempat menyeruak masuk dan menyerang Malaysia.
Namun, perlawanan Proklamator RI terhadap kekuatan barat tersebut tidak berlangsung lama, karena hanya berselang 5 tahun yakni pada 1966, kekuasaannya akhirnya digulingkan. Presiden Soeharto yang kemudian menggantikan dan memimpin Indonesia berhasil meredam konflik yang terjadi.
Dalam sebuah pertemuan di Bangkok pada 28 Mei 1966, kedua negara mengumumkan langkah-langkah penyelesaian konflik. Selanjutnya, fase booming minyak yang terjadi membuat negara-negara tetangga memandang tinggi Indonesia, apalagi ditambah dengan keberhasilan meraih pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN mencapai angka di atas 10%, membuat tidak banyak yang berani mengusik bumi pertiwi.
Sayangnya, pengelolaan perekonomian negara yang amburadul membuat pembangunan yang telah dicapai mengalami setback. Beban utang yang tidak dikelola dengan baik akhirnya menjerat dan membuat kondisi bangsa terpuruk. Setelah era reformasi, berbagai masalah yang sebelumnya tidak banyak terekspose, terus bermunculan.
Untuk menanggulanginya, pemerintah kedua negara bahkan sepakat membentuk EPG (eminent persons group). Kelompok yang berisikan tokoh-tokoh sepuh kedua negara bertujuan menjaga hubungan baik RI-Malaysia. Namun pemahaman terhadap akar permasalahan yang sebenarnya terjadi, membuat proses mencari solusi tersebut ibarat menegakkan benang basah.
Bagaimana dengan faktor ekonomi? Indonesia boleh saja jumawa pada 1980-an, tapi saat ini, Indonesia bisa dibilang ketinggalan dengan negeri jiran. Dari data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Malaysia merupakan 10 besar negara yang berinvestasi ke Indonesia periode 1 Januari 1990 hingga akhir 2008. Dalam kurun waktu tersebut, Malaysia merealisasikan 303 proyek senilai US$1,55 miliar.
Beberapa perusahaan Malaysia berkibar ditanah air, sebut saja CIMB Niaga, Air Asia, maupun Petronas yang jaringan SPBU-nya telah merambah Indonesia. Ironisnya, bila dilihat sebaliknya, kesulitan menyebut perusahaan Indonesia yang telah menanamkan modalnya dan beroperasi di negara berpopulasi 27 juta jiwa tersebut.
Faktor ekonomi memang banyak disebut-sebut sebagai biang kerok yang menyulut konflik kedua negara. Perhatikan saja, mulai sengketa Ambalat yang menjadi rebutan antara Petronas dan Shell karena diprediksi memiliki kandungan minyak yang melimpah, problem TKI yang disebabkan meluapnya tenaga kerja di Indonesia dan kebutuhan tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Hingga episode melodrama antara Pangeran Kelantan dan Manohara yang sarat dengan berbagai konflik ekonomi yang melatarinya.
Pemahaman tersebut idealnya membawa kesadaran bahwa upaya menanggulangi konflik sangat mudah. Bukan siapa yang mendapatkan blok Ambalat, atau bahkan mana yang bisa mengejek lagu kebangsaan paling jelek yang memenangkan persaingan. Namun dengan memperkuat kondisi perekonomian dan menjadi bangsa yang lebih kuat perekonomiannya yang akan tertawa paling akhir.
Sumber : Waspada Online
Posting Komentar
Tinggalkan Komentar Anda untuk Blog Ini