Soal Gaji, T3D Ancam Demo Lagi

Kalau Lebaran Belum Cair

TENGGARONG. Kalangan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) atau pegawai honor di Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), masih belum ada kepastian kapan menerima gaji Januari-Agustus 2010. Kendati telah dijanjikan Bupati Kukar, Rita Widyasari akan dibayar melalui dana bantuan sosial (Bansos). Jika sampai Lebaran Idul Fitri 2010 ini belum cair, maka T3D akan demo lagi. "Sampai sekarang kami belum tahu, apakah gaji akan dibayar dengan Bansos atau bukan. Kami juga sudah tanya-tanya ke Bagian Keuangan, tapi jawaban mereka juga belum jelas. Makanya kalau sampai Lebaran nanti gaji honor tidak cair, kami akan berunjukrasa lagi," ujar Ketua Forum Tenaga Honor Kukar (FTHK), Ali Rohman kepada wartawan. Dia juga menegaskan FTHK tak peduli apakah sumber dana pembayaran gaji melali Bansos atau dari pos anggaran Pemkab Kukar lainnya. "Karena keinginan kami, hak T3D dibayarkan penuh. Itu kan sudah dijanjikan bupati, akan bayar gaji pegawai honor. Kalau nanti melanggar hukum atau tidak, itu urusan pemerintah. Tapi memang sebaiknya, gaji T3D bukan diambil dari dana Bansos. Tapi menggunakan anggaran lain, sesuai SK (Surat Keputusan) diterbitkan untuk T3D tersebut," katanya lagi. Masalah pembayaran gaji yang tidak pasti tersebut, tambah Ali, semakin menoreh kekecewaan hati ribuan T3D yang terlanjur berharap terima gaji mereka selama 8 bulan tertunggak. "Jadi kalau mendekati Lebaran nanti pembayaran gaji kami masih belum jelas, pasti ada demo besar. Ini bukan mengancam. Tapi kami sekarang berusaha memperjuangan hak atas janji bupati," tegas Ali. Diberitakan sebelumnya, gaji untuk 5.701 T3D yang tergabung dalam FTHK, dikabarkan segera cair. Terkait itu, sebanyak 4.767 T3D diminta membuat proposal Bansos, karena gaji mereka untuk Januari sampai Juni 2010 bakal diganti dengan dana bansos, nilainya Rp5 juta per orang.(idn) Sumber : Samarinda Pos

Selengkapnya...

Pesangon Untuk Honor T3D

NUSANTARA - KALTIM

Minggu, 15 Agustus 2010 , 10:18:00

Belum Pasti, Pesangon untuk Honorer

TENGGARONG – Alternatif penggantian honorarium 5.701 tenaga tidak tetap daerah (T3D) Januari hingga Juni 2010 dengan pesangon, belum diterima T3D yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Kukar (FTHK). Mereka tetap menuntut ada hasil pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) dan Menteri Keuangan yang baru dilakukan setelah 17 Agustus mendatang.

“Opsi apa itu" Kami malah baru dengar. Kami tak pernah diberi tahu bahwa ada alternatif pesangon dari Pemkab,” kata salah seorang pengurus FTHK Hamid.Sebagai informasi, munculnya opsi pesangon itu karena PP 48 Tahun 2005 menjadi halangan pembayaran honorarium T3D, terutama sejak Januari hingga Juni 2010.

Informasi yang dikumpulkan media ini, Pemkab Kukar tengah mempertimbangkan penggantian honor Januari hingga Juni dengan pesangon. Kisaran besar pesangon dari Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. Pesangon ini nantinya akan diambil dari anggaran hibah di APBD Kukar. Ketika ini dikonfirmasi ke Wabup Kukar Ghufron Yusuf, dia membenarkan.

Kendati opsi pesangon ini salahsatu jalan keluar nyata agar T3D dapat uang dari hasil kerja Januari hingga Juni 2010, namun FTHK belum mau mengambil keputusan. Apalagi, nilai pesangon itu lebih kecil dari honorarium yang harusnya didapatkan mulai Januari hingga Juni.

“Kami belum mau bicara soal pesangon. Yang jelas, kami semua menunggu hasil pertemuan dengan Men-PAN dan Menkeu dulu,” lanjut Hamid.Bila hasil pertemuan tersebut tetap mentok, maka Hamid mengaku tak bisa menjamin demo besar-besaran seperti yang terjadi selama tiga hari, yakni, Kamis (5/8), Senin (9/8), dan Selasa (10/8) lalu bakal kembali terulang dengan skala yang lebih besar.

“Saat ini T3D betul-betul berharap honor Januari hingga Juni, juga honor Juli dan Agustus bisa cair. Itu saja tuntutannya. Apalagi kewajiban kami bekerja sudah dilakukan. Kalau upah bekerja tak dibayar, maka sama saja pemerintah lebih kejam dari penjajah Belanda dan Jepang. Kalau ini terjadi, maka pasti memicu aksi massa yang lebih besar,” katanya.

TUNGGU PP

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kukar G Asman Gilir mengatakan, dalam waktu beberapa bulan lagi peraturan pemerintah (PP) tentang jumlah pegawai di pemerintah bakal keluar. Bila PP ini terbit, maka Kukar bisa menggunakannya sebagai acuan jumlah pegawai.

“Saat ini T3D jumlahnya tak terkendali. Tapi anehnya terpusat di Tenggarong, dan tak tersalur ke daerah terpencil yang lebih membutuhkan. Nah, bila PP itu keluar, semuanya bisa diatur ulang. Jumlah pegawai akan disesuaikan dengan PP itu, karena ada hitungannya,” kata Gasman, sapaan G Asman Gilir. Dia mengaku, sebelumnya mendapatkan informasi tersebut dari politisi Demokrat di DPR RI.

“Saya telepon beliau, dan informasi ini disampaikan. Katanya 2 atau 3 bulan lagi keluar,” ujarnya. Seperti diketahui, saat ini ada 16.775 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Kukar. Sedangkan 5.701 orang berstatus T3D. Jumlah ini dinilai DPRD terlalu banyak dan tak efektif dalam kinerja. (che)

Sumber : JPNN

Selengkapnya...

MELACAK AKAR KONFLIK INDONESIA DAN MALAYSIA

JAKARTA - Sentimen nasionalisme di Tanah Air mendadak menggelegak seiring eskalasi konflik Indonesia-Malaysia. Mulai kasus Manohara, sengketa Ambalat, penyiksaan TKI, tari pendet dan klaim kebudayaan hingga terakhir saling melecehkan lagu kebangsaan.

Selama ini hubungan dari sisi geopolitik, kedua negara telah mengalami pasang surutnya. Bara konflik kedua negara sebenarnya tidak pernah benar-benar padam sejak dikumandangkannya slogan “Ganyang Malaysia” oleh Presiden Soekarno pada 1960-an.

Dimulai dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berawal dari perang mengenai Kalimantan Utara antara kedua negara pada 1962-1966. Perang ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada 1961.

Keinginan itu ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap Malaysia sebagai “boneka” Inggris dan kekuatan barat. TNI sempat menyeruak masuk dan menyerang Malaysia.

Namun, perlawanan Proklamator RI terhadap kekuatan barat tersebut tidak berlangsung lama, karena hanya berselang 5 tahun yakni pada 1966, kekuasaannya akhirnya digulingkan. Presiden Soeharto yang kemudian menggantikan dan memimpin Indonesia berhasil meredam konflik yang terjadi.

Dalam sebuah pertemuan di Bangkok pada 28 Mei 1966, kedua negara mengumumkan langkah-langkah penyelesaian konflik. Selanjutnya, fase booming minyak yang terjadi membuat negara-negara tetangga memandang tinggi Indonesia, apalagi ditambah dengan keberhasilan meraih pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN mencapai angka di atas 10%, membuat tidak banyak yang berani mengusik bumi pertiwi.

Sayangnya, pengelolaan perekonomian negara yang amburadul membuat pembangunan yang telah dicapai mengalami setback. Beban utang yang tidak dikelola dengan baik akhirnya menjerat dan membuat kondisi bangsa terpuruk. Setelah era reformasi, berbagai masalah yang sebelumnya tidak banyak terekspose, terus bermunculan.

Untuk menanggulanginya, pemerintah kedua negara bahkan sepakat membentuk EPG (eminent persons group). Kelompok yang berisikan tokoh-tokoh sepuh kedua negara bertujuan menjaga hubungan baik RI-Malaysia. Namun pemahaman terhadap akar permasalahan yang sebenarnya terjadi, membuat proses mencari solusi tersebut ibarat menegakkan benang basah.

Bagaimana dengan faktor ekonomi? Indonesia boleh saja jumawa pada 1980-an, tapi saat ini, Indonesia bisa dibilang ketinggalan dengan negeri jiran. Dari data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Malaysia merupakan 10 besar negara yang berinvestasi ke Indonesia periode 1 Januari 1990 hingga akhir 2008. Dalam kurun waktu tersebut, Malaysia merealisasikan 303 proyek senilai US$1,55 miliar.

Beberapa perusahaan Malaysia berkibar ditanah air, sebut saja CIMB Niaga, Air Asia, maupun Petronas yang jaringan SPBU-nya telah merambah Indonesia. Ironisnya, bila dilihat sebaliknya, kesulitan menyebut perusahaan Indonesia yang telah menanamkan modalnya dan beroperasi di negara berpopulasi 27 juta jiwa tersebut.

Faktor ekonomi memang banyak disebut-sebut sebagai biang kerok yang menyulut konflik kedua negara. Perhatikan saja, mulai sengketa Ambalat yang menjadi rebutan antara Petronas dan Shell karena diprediksi memiliki kandungan minyak yang melimpah, problem TKI yang disebabkan meluapnya tenaga kerja di Indonesia dan kebutuhan tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Hingga episode melodrama antara Pangeran Kelantan dan Manohara yang sarat dengan berbagai konflik ekonomi yang melatarinya.

Pemahaman tersebut idealnya membawa kesadaran bahwa upaya menanggulangi konflik sangat mudah. Bukan siapa yang mendapatkan blok Ambalat, atau bahkan mana yang bisa mengejek lagu kebangsaan paling jelek yang memenangkan persaingan. Namun dengan memperkuat kondisi perekonomian dan menjadi bangsa yang lebih kuat perekonomiannya yang akan tertawa paling akhir.

Sumber : Waspada Online

Selengkapnya...