Pejuangan Honor T3D

TENGGARONG. Seakan tak pernah putus asa memperjuangkan nasibnya, Senin (15/3) kemarin, ribuan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) menyerbu Gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Ada 3 hal tuntutan kalangan T3D yang tergabung di Forum Tenaga Honor Kukar (FTHK) itu. Termasuk menagih janji wakil rakyat dari Partai Golkar, ketika kampanye di Pemilu Legislatif 2009 lalu, untuk memperjuangkan nasib T3D.

"Kami menuntut 3 hal. Pertama, dikeluarkannya surat keputusan (SK) T3D. Kedua, pembayaran honor kami selama dua tahun setengah yang tertunggak. Ketiga, dibuatkan payung hukum yang membenarkan posisi T3D di Pemkab Kukar," ujar Ali Rohman selaku Ketua FTHK yang menggerakan aksi tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, pengunjukrasa bahkan memberikan batas waktu secepatnya, untuk mengabulkan tuntutan tersebut. Selama belum dipenuhi, aksi serupa dengan pengerahan massa lebih besar, bakal dilakukan Rabu (17/3), Kamis (18/3) dan Jumat (19/3) besok.

"Kami akan terus berjuang sampai berhasil. Kalau memang Pemkab Kukar keras mengacu PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 48 Tahun 2005, seharusnya tak ada rekomendasi penerimaan T3D yang dikeluarkan. Baik di tingkat sekretariat kabupaten maupun di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)-nya. Ini kan pemerintah daerah yang tak konsisten. Makanya kami meminta kejelasan nasib," tambah Ali.

Pengunjukrasa datang ke Gedung DPRD Kukar, mulai sekitar pukul 09.00 Wita. Kehadiran mereka kemudian disambut sejumlah anggota dewan, seperti Awang Yacoub dan Abdul Sani. Di kesempatan itu, para T3D juga menyodorkan surat pernyataan berisi 3 tuntutan, untuk ditandatangani anggota DPRD Kukar.

"Masalah pengangkatan T3D bukan wewenang kami, tapi pihak eksekutif atau Pemkab Kukar. Tapi mengenai nasib para T3D ini, kami akan ikut berjuang," ucap Awang Yacoub.

Pembicaraan tersebut rupanya tak mencapai kata sepakat, sehingga berlanjut di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar. Belakangan disepakati, beberapa perwakilan T3D dibawa mengikuti lokakarya bersama Pj Bupati Sulaiman Gafur dan kalangan DPRD, sekaligus menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN) di Jakarta.

"Kami berharap hasilnya baik. Sebab jika masih tak jelas, aksi seperti akan terus kami lakukan," kata Ali Rohman.

Terkait hal itu, Pembina FTHK Solihin menagih janji fraksi Golkar. Pasalnya, dia mengatakan pada pemilihan legislatif lalu suara T3D diarahkan untuk memperkuat Golkar.

“Saya buka-bukaan saja di sini. Pileg lalu, T3D diarahkan dukung Golkar. Dengan janji, nasibnya akan diperjuangkan. Kalau seperti ini, berarti janji tak ditepati. Mana janji Golkar untuk membantu kami,” ujarnya.

Sekadar informasi, Pemkab Kukar telah mengusulkan dana untuk 5.759 T3D dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2010. Tapi jika fatwa diminta Pemkab Kukar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Mahkamah Agung (MA) keluar dan menyatakan tidak boleh, maka kontrak T3D diputus dan hanya diberikan pesangon.

“Saat ini kami terus berkonsultasi dengan Mendagri dan MA. Kendati fatwanya belum keluar, maka honor T3D tetap kami usulkan dalam APBD,” ujar Pj Bupati Sulaiman Gafur sembari menyebut yang diusulkan masuk APBD hanya honor T3D yang daftarnya masuk di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar, selebihnya atau sekitar 5.600 T3D di SKPD tidak diusulkan.(idn/sapos.co.id/17/03/2010)

Sumber :http://kaltimbkd.info/index.php/id/berita-dan-artikel/berita-kabkota/592-ribuan-t3d-serbu-gedung-dprd-kukar